JAKARTA, MP - Komisi IV DPR RI meminta pemerintah melakukan operasi pasar dan mempercepat realisasi distribusi raskin di berbagai daerah di Indonesia guna menekan kenaikan harga beras akhir -akhir ini.
"Operasi pasar beras dilakukan di daerah-daerah yang terjadi kenaikan harga beras cukup tinggi," kata Wakil Ketua Komisi IV DPR Muhammad Jafar Hafsyah di Gedung DPR, Jalan Gatot Subroto, Jakarta Pusat, Senin (18/1).
Dia mengatakan guna mempercepat penanggulangan kenaikan harga beras termasuk realisasi distribusi raskin hendaknya ada koordinasi dari instansi terkait di tingkat pemerintah pusat dan pemerintah daerah.
Di semarang Jawa Tengah, harga beras eceran kualitas medium naik rata-rata Rp 400 hingga Rp 600 per kilogram, pada sepekan terakhir. Demikian juga di Sukabumi Jawa Barat, harga beras eceran kualitas medium naik ata-rata sekitar Rp 500 per kilogram pada sepekan terakhir.
Menurut mantan Dirjen Produksi Tanaman Pangan Departemen Pertanian itu, kenaikan harga beras eceran di pasar dalam dua pekan terakhir dipicu beberapa sebab antara lain karena kenaikan harga pembelian pemerintah (HPP) gabah dan beras sebesar sebesar 10 persen dan keterlambatan panen.
HPP gabah kering panen (GKP) naik 10 persen dari Rp 2.400 menjadi Rp 2.640 per kilogram yang ditetapkan pemerintah melalui Instruksi Presiden (Inpres) No 7 tahun 2009 tentang Kebijakan Perberasan yang diberlakukan pada 2010 untuk melindungi petani.
Di sisi lain, katanya, terjadi perubahan pola tanam yang menyebabkan waktu panen padi menjadi mundur, sehinga saat ini belum seluruh areal persawahan memasuki musim panen.
Apalagi, katanya, harga beras impor juga naik dan beras untuk rakyat miskin (raskin) juga terlambat direalisasikan.
"Kondisi ini yang memicu kenaikan harga beras di tingkat eceran," kata Ketua DPP Partai Demokrat ini. (red/*wk)
0 komentar:
Posting Komentar