JAKARTA, MP - Pada pemerintahan SBY yang baru genap 100 hari terlihat foya-foya. Belum selesai kasus pengadaan mobil mewah untuk para menteri dan jajarannya. Kini SBY berencana membeli pesawat.
Nasib rakyat kecil makin tersingkirkan dan jauh dari hidup cukup, maklum jumlah milyaran rupiah telah dibuang-buang hanya untuk kesejahteraan para pejabat dan bukan untuk menghidupi raakyat kecil.
Salah satu alasan pembelian pesawat tidak lain kalau menyewa pesawat itu harganya sangat mahal dan tidak efisien. Karena itu, untuk meningkatkan efisiensi dan mempermudah perjalanan dinas, pemerintah akan membeli pesawat terbang.
Anggaran pembelian pesawat akan diambilkan dari tunjangan operasional presiden untuk charter pesawat sebesar Rp 50 miliar dan anggaran kepresidenan sebesar Rp 1,147 triliun.
"Pertimbangannya, bahwa menurut DPR sendiri pengadaan pesawat presiden jauh lebih murah dari pada sewa. Nah, ide ini sebetulnya dari DPR dulu, lalu kita kaji, akhirnya dengan pertimbangan itu setuju diproses," ujar Mensegneg Sudi Silalahi saat ditemui di kantor Presiden.
Jenis pesawat yang dipilih sebagai pesawat Kepresidenan RI adalah Boeing 737-500 dan anggarannya sebesar Rp 200 miliar telah disetujui DPR pada 3 November 2009. Tapi itu bukan anggaran pembelian satu unit pesawat, melainkan hanya untuk pembayaran uang muka.
"Terus terang, saya ulangi justru yang mendorong adalah DPR untuk pengadaan pesawat beberapa kali datangnya dari DPR. Setelah ditimbang lebih efektif dan murah sampai sekarang itu belum ada barang itu. Apa yang dipersoalkan?," imbuh Sudi
Paling tidak menurut Sudi, pihaknya telah menjajagi kerjasama dengan pihak Boing dan tinggal pelaksanaannya. Selanjutnya meminta dorongan DPR.
"Nanti kita lihat angkanya, kalau sewa sekian, kalau beli sekian , juga nanti dicicil sampai lunas," ujar Sudi sambil ngacir.
Ide pengadaan pesawat khusus Kepresidenan RI pertama kali mengemuka pada era pemerintahan Presiden Abdurrahman Wahid. Alasan yang dikemukakan kala itu adalah memastikan keamanan dan kesiapan unit pesawat setiap saat sehingga tidak lagi tergantung pada maskapai penerbangan komersial.
Tapi mengingat keuangan negara, ide yang sempat muncul kembali di 2006 lalu itu kembali tinggal rencana yang pemerintah ajukan ke DPR. Hingga akhirnya pada 3 November lalu DPR memberikan sinyal agar pemerintah merealisasikan pembelian pesawat kepresidenan dengan pertimbangan penggunaan pesawat sewaan tidak menjamin keselamatan terkait banyaknya musibah jatuhnya pesawat komersial. (red/*wk)
0 komentar:
Posting Komentar