Informasi terbaru DPR RI, Need a (Character) Building ... kami sediakan khusus untuk pembaca setia punyannyuh.blogspot.com, semoga informasi DPR RI, Need a (Character) Building ... memberikan pengetahuan lebih untuk kita semua.
Sewaktu menjadi Staf Ahli DPR RI untuk salah seorang selebritis sayapunya pengalaman lucu. Adik kandung sang seleb (Fraksi Demokrat), yangbaru tiba dari Belanda, datang ke kantor rakyat di Senayan itu. Laluberkata: "Oh, ini ya ... Gunung Rakyat?"
Sontakkami terpingkal. Lantaran lidah Belandanya salah ucap: yang maksudnya"gedung" malah disebut "gunung". Namun, belakangan, agaknya ujaran ituada benarnya juga. Lebih-lebih bila mengingat betapa DPR telah menjelmamenjadi gunung(an) masalah di republik ini. Sebagaimana lazimnyagunung, juga sulit dijangkau, dan hanya indah terlihat dari jauh.
Akseske "gunung" DPR bukan dipermudah malah dipersulit --dengan proyek kartukhusus dan pengamanan berlipat. Gunung DPR juga hanya bagus sebagaisebuah pemandangan, persisi di tengah lanskap kota, dengan hutan kecilnan hijau. Tetapi, juga sebagaimana isi dalam perut gunung, di dalamnya"bergolak lahar berapi".
Perkara terhangat adalah proposalpembangunan Gedung Baru DPR RI, yang menyerap anggaran triliunanrupiah, dan akan diselesaikan dalam kurun tiga tahun. Usulan ini sekalilagi menyembulkan masalah laten DPR RI, ketiadaan "sense of urgency"dan miskin "sense of priority".
Jelas-jelas yang dibutuhkanadalah pembangunan karakter, atau "character building", tetapi proposalpengajuan justru adalah pembangunan gedung baru (a new building).Senyata-nyatanya diakui semua pihak, termasuk internal dewan sendiri,tentang perilaku malas, tidak produktif, rajin mangkir sidang, danrupa-rupa bau tak sedap lain, inilah problem prioritas di kantorsenayan itu. Bila diperas jadi satu, maka sumber penyakitnya adalahkarakter atau mental. Mentalitas tak bertanggung jawab. Mengingkariamanat politik publik.
Proposal Gedung Baru itu pun tidakvalid dari aspek argumentasi teknis. Bahwa, sarana yang tersedia saatini, yaitu Gedung Nuantara Satu sudah overload (melebihi kapasitas).Rujukan informasi bahwa diasumsikan ada 2500 penghuni di sana adalahlemah dari sisi pembuktian. Karena yang terjadi adalah lalu lintas danmobilitas di Gedung DPR begitu cepat. Konsentrasi para penghuni keraptersebar-sebar, bergerak ke segala pojok ruang dan bangunan yangtersedia --di luar gedung Nusantara Satu, ada juga gedung yang lain.
Siapalagi yang bisa menjaga rahasia bahwa Anggota Dewan jarang naik keGedung Nusantara Satu? Hingga lahir guyonan pedas tentang Anggota yangbertanya ke Security DPR: Mas, ruangan saya nomor berapa, ya?
Basisrasionalitas tentang "antisipasi" lonjakan penghuni DPR ke depan nantijuga masih perlu diratakan dengan nalar sehat. Pihak pro pembangunangedung baru senantiasa mengulang alasan sama, bahwa kelak akan adapenambahan lima orang staf ahli, olehnya butuh penambahan ruangan yanglebih luas.
Bila tak cermat, rasionalisasi seperti ini termasuk saru (alias terlihat agak kabur). Karena bisa jadi benar, bisa juga keliru.
Alasan ini bisa menjadi benar andaikata "segala yang tersedia" hari ini sudah berfungsi optimal.
Mengapaharus ada usulan penambahan lima orang staf ahli? Mengapa bukanperpustakaan yang lebih dilengkapi? Ini adalah kontradiksi hebat yangmestinya dilacak.
Sekarang ini, terjadi ironi Staf Ahli. Merekalebih berposisi sebagai asisten, pembawa tas, dan dokumen, pengawalpribadi, atau malahan menjadi kurir. Tak ada lagi asasement ataupengujian, tak ada evaluasi, dan tak ada standar keahlian untuk paraStaf Ahli. Jangan tak percaya, saya punya kawan seorang Staf Ahli yangtak bisa mengoperasikan komputer, dan tidak bisa mengetik. Jumlahnyabukan satu, tapi dua orang.
Rekrutmen Staf Ahli berlangsungkacau. Dan, anggota Dewan hanya menikmati "dampak ekonomisnya" saja.Karena, negara harus membayar mereka per bulan 7 jutaan (uang ini bisamasuk ke tangan anggota, dan dibayar sisanya ke staf ahli yang asalrekrut, bisa sanak saudara, atau tetangga).
Sudah pasti,fakta-fakta ini akan menggiring pada asumsi tunggal, bahwa pembangunanGedung Baru DPR lebih bermakna proyek materialistik, tinimbangperbaikan mutu DPR secara holistik.
Sebagai catatanpamungkas, saya yang berpengalaman "beredar" di DPR dalam hitungan tigatahun terakhir, sungguh tertegun, ketika menyimak alasan lain untukpengadaan gedung baru, yaitu masalah "penambahan ruang" Anggota Dewan,agar lega ketika menerima tamu/ aspirasi daerah.
Faktanya:bukan perkara mudah untuk lolos dan menemui anggota DPR. Rakyat yangbenar-benar butuh, harus melalui prosedur berlapis-lapis untuk naik keatas. Komunitas DPR, senyatanya, hanya ramah untuk kelas tertentu saja.Sesungguhnya, jarang sekali aspirasi dan dialog publik berlangsung diruang-ruang anggota, kecuali di ruang rapat. Begitulah ...
Endi Biaro
Balaraja Tangerang Banten
rendi_biaro@yahoo.co.id
02191931667
Sontakkami terpingkal. Lantaran lidah Belandanya salah ucap: yang maksudnya"gedung" malah disebut "gunung". Namun, belakangan, agaknya ujaran ituada benarnya juga. Lebih-lebih bila mengingat betapa DPR telah menjelmamenjadi gunung(an) masalah di republik ini. Sebagaimana lazimnyagunung, juga sulit dijangkau, dan hanya indah terlihat dari jauh.
Akseske "gunung" DPR bukan dipermudah malah dipersulit --dengan proyek kartukhusus dan pengamanan berlipat. Gunung DPR juga hanya bagus sebagaisebuah pemandangan, persisi di tengah lanskap kota, dengan hutan kecilnan hijau. Tetapi, juga sebagaimana isi dalam perut gunung, di dalamnya"bergolak lahar berapi".
Perkara terhangat adalah proposalpembangunan Gedung Baru DPR RI, yang menyerap anggaran triliunanrupiah, dan akan diselesaikan dalam kurun tiga tahun. Usulan ini sekalilagi menyembulkan masalah laten DPR RI, ketiadaan "sense of urgency"dan miskin "sense of priority".
Jelas-jelas yang dibutuhkanadalah pembangunan karakter, atau "character building", tetapi proposalpengajuan justru adalah pembangunan gedung baru (a new building).Senyata-nyatanya diakui semua pihak, termasuk internal dewan sendiri,tentang perilaku malas, tidak produktif, rajin mangkir sidang, danrupa-rupa bau tak sedap lain, inilah problem prioritas di kantorsenayan itu. Bila diperas jadi satu, maka sumber penyakitnya adalahkarakter atau mental. Mentalitas tak bertanggung jawab. Mengingkariamanat politik publik.
Proposal Gedung Baru itu pun tidakvalid dari aspek argumentasi teknis. Bahwa, sarana yang tersedia saatini, yaitu Gedung Nuantara Satu sudah overload (melebihi kapasitas).Rujukan informasi bahwa diasumsikan ada 2500 penghuni di sana adalahlemah dari sisi pembuktian. Karena yang terjadi adalah lalu lintas danmobilitas di Gedung DPR begitu cepat. Konsentrasi para penghuni keraptersebar-sebar, bergerak ke segala pojok ruang dan bangunan yangtersedia --di luar gedung Nusantara Satu, ada juga gedung yang lain.
Siapalagi yang bisa menjaga rahasia bahwa Anggota Dewan jarang naik keGedung Nusantara Satu? Hingga lahir guyonan pedas tentang Anggota yangbertanya ke Security DPR: Mas, ruangan saya nomor berapa, ya?
Basisrasionalitas tentang "antisipasi" lonjakan penghuni DPR ke depan nantijuga masih perlu diratakan dengan nalar sehat. Pihak pro pembangunangedung baru senantiasa mengulang alasan sama, bahwa kelak akan adapenambahan lima orang staf ahli, olehnya butuh penambahan ruangan yanglebih luas.
Bila tak cermat, rasionalisasi seperti ini termasuk saru (alias terlihat agak kabur). Karena bisa jadi benar, bisa juga keliru.
Alasan ini bisa menjadi benar andaikata "segala yang tersedia" hari ini sudah berfungsi optimal.
Mengapaharus ada usulan penambahan lima orang staf ahli? Mengapa bukanperpustakaan yang lebih dilengkapi? Ini adalah kontradiksi hebat yangmestinya dilacak.
Sekarang ini, terjadi ironi Staf Ahli. Merekalebih berposisi sebagai asisten, pembawa tas, dan dokumen, pengawalpribadi, atau malahan menjadi kurir. Tak ada lagi asasement ataupengujian, tak ada evaluasi, dan tak ada standar keahlian untuk paraStaf Ahli. Jangan tak percaya, saya punya kawan seorang Staf Ahli yangtak bisa mengoperasikan komputer, dan tidak bisa mengetik. Jumlahnyabukan satu, tapi dua orang.
Rekrutmen Staf Ahli berlangsungkacau. Dan, anggota Dewan hanya menikmati "dampak ekonomisnya" saja.Karena, negara harus membayar mereka per bulan 7 jutaan (uang ini bisamasuk ke tangan anggota, dan dibayar sisanya ke staf ahli yang asalrekrut, bisa sanak saudara, atau tetangga).
Sudah pasti,fakta-fakta ini akan menggiring pada asumsi tunggal, bahwa pembangunanGedung Baru DPR lebih bermakna proyek materialistik, tinimbangperbaikan mutu DPR secara holistik.
Sebagai catatanpamungkas, saya yang berpengalaman "beredar" di DPR dalam hitungan tigatahun terakhir, sungguh tertegun, ketika menyimak alasan lain untukpengadaan gedung baru, yaitu masalah "penambahan ruang" Anggota Dewan,agar lega ketika menerima tamu/ aspirasi daerah.
Faktanya:bukan perkara mudah untuk lolos dan menemui anggota DPR. Rakyat yangbenar-benar butuh, harus melalui prosedur berlapis-lapis untuk naik keatas. Komunitas DPR, senyatanya, hanya ramah untuk kelas tertentu saja.Sesungguhnya, jarang sekali aspirasi dan dialog publik berlangsung diruang-ruang anggota, kecuali di ruang rapat. Begitulah ...
Endi Biaro
Balaraja Tangerang Banten
rendi_biaro@yahoo.co.id
02191931667
0 komentar:
Posting Komentar